Kepala Bapenda Toraja Utara Tegaskan, Rumah Makan Restoran dan Hotel Wajib Aktifkan MPOS

Kepala Bapenda Toraja Utara Tegaskan, Rumah Makan Restoran dan Hotel Wajib Aktifkan MPOS

1.137

Terasnews.co, TORAJA UTARA – Kepala Bapenda Toraja Utara Alexander Limbong Tiku SH MH menegaskan mengenai penggunaan Mobile Payment Online Sistem (MPOS) yang terpasang di setiap rumah makan, restoran maupun hotel wajib untuk diaktifkan.

Pelanggan yang telah melakukan transaksi pembayaran agar kiranya meminta struk print out dari MPOS tersebut.

Sebab menurut Alexander, harus ada keseriusan ketika pelanggan rumah makan, hotel atau restoran melakukan transaksi pembayaran dengan ditandai adanya struk dari alat tersebut.

Olehnya itu, lanjutnya, mewakili Bupati Toraja Utara dirinya mengimbau kepada seluruh masyarakat Toraja Utara atau siapun yang melakukan pembayaran di warung makan, restoran, maupun di hotel agar jangan melakukan pembayaran apabila tidak ada struk. Apabila dipaksa melakukan pembayaran tanpa adanya struk tersebut segera hubungi Bapenda.

“Ketika ada orang makan, harus di prin out di alat MPOS itu untuk membayar pajak daerah 10%. Ketika ada yang didapat tidak melakukan penginputan pada saat orang selesai membayar maka pemerintah melalui Bapenda akan mengambil langkah-langkah tegas yaitu pencabutan izin dan penutupan tempat usaha, dan ini akan disampaikan ke tim saber pungli polres toraja utara untuk melakukan penutupan ketika tidak dilakukan hal-hal yang sudah di atur di Perda,” tekan Kepala Bapenda, Kamis (3/6/2021) saat ditemui di ruang kerjanya.

Tak hanya itu, lanjut Alexander, untuk retribusi potong hewan pengawasan harus ditingkatkan. Pengawasan tak hanya dari Bapenda tapi juga dari Camat, Kepala Lembang/Lurah, Kepala Dusun. Begitupun dengan penggunaan alat MPOS sangat dibutuhkan yang namanya pengawasan.

“Sekali lagi saya tekankan, kepada seluruh pengunjung rumah makan, hotel maupun restoran, apabila sudah melakukan transaksi pembayaran langsung minta struk dari alat yang namanya MPOS. Bagi pemilik MPOS apabila alatnya lobet atau rusak ataupun pelanggan yang ingin melakukan pengaduan segera hubungi saya di nomor 082196379645,” jelasnya.

“Ini semua kerja sama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK-red) lewat bapenda dan BPD. Yang bangun toraja utara ini bukan cuman bupati tetapi kita semua lewat pendapatan asli daerah, demi kamajuan bersama. Saya mohon teman-teman wartawan, LSM sebagai mitra supaya mengawasi perjalanan pemungutan pajak daerah di toraja utara,” imbuhnya.

Alexander menguraikan, dasar hukum pajak dan retribusi daerah adalah berdasarkan undang-undang no 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi.

Kedua, berdasarkan peraturan daerah (Perda) Kabupaten Toraja Utara:
– No 2 tahun 2011 tentang pajak daerah
– No 1 tahun 2017 (perbup no 49 tahun 2017) tentang pengelolaan pajak hiburan

Ketiga, Peraturan Bupati (Perbup)
– No 22 tahun 2011 tentang pajak restoran
– No 23 tahun 2011 tentang pajak hotel
– No 24 tahun 2011 tentang pajak reklame

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.